GRESIK | Pro-Desa.com – Persaudaraan Kepala Desa Jawa Timur (PKD Jatim) menyambut positif program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Program yang kabarnya akan dilaksanakan mulai 2 Januari 2025 itu perlu melibatkan lembaga atau perangkat desa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hingga UMKM di desa.
Dengan demikian, anggaran yang dipakai untuk pengadaan program Makan Bergizi Gratis benar-benar berputar di desa. Namun, bila pengadaan MBG ditangani pihak dari luar desa, misalnya dari kabupaten atau bahkan pusat, perputaran uang tidak akan terjadi desa.
“Saya mendukung dan sangat setuju dengan Presiden Prabowo Subianto bahwa, program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis untuk membangkitkan ekonomi desa. Tapi itu harus pelaksananya warga atau lembaga di desa. Bukan orang kota yang membawa makanan untuk program MBG ke desa,” kata Koordinator PKD Jatim, Syaifullah Mahdi, SH, MM, saat ditanya soal MBG yang merupakan program unggulan Presiden Prabowo, Rabu (11/12/2024).
Sejauh ini pria yang akrab disapa Sandi itu belum tahu teknis pelaksanaan MBG di desa. Sebagai Kepala Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, Sandi juga belum tahu berapa anak atau ibu hamil di desanya yang tercover program MBG. Karena itu, dia mengusulkan ada sosialisasi program MBG ke desa-desa. Untuk itu PKD Jatim siap bila diminta membatu dalam mensukseskan program MBG ini.
“Dan PKD Jatim siap membantu, siap mendukung program MBG tersebut. Apalagi program ini sangat bagus bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM anak bangsa khususnya di desa,” katanya.
Sandi menjelaskan, harapan Presiden soal bangkitnya ekonomi desa merupakan dampak positif dari program MBG. Artinya, program MBG juga bertujuan untuk membangun dan memajukan desa.
Hanya saja, kata dia, syaratnya perlu mengubah paradigma soal pembangunan desa, dari yang semula top down menjadi bottom up. Dari semula desa sebagai objek pembangunan menjadi subjek dari proses pembangunan tersebut.
“Karena itu, desa perlu dilibatkan secara aktif, diajak bicara, dalam semua realisasi program pemerintah untuk desa. Termasuk untuk program MBG ini. Bila benar dimulai tanggal 2 Januari 2025, mestinya sekarang sudah ada pembicaraan dengan desa. Sudah ada sosialisasi. Tapi kami belum tahu. Kecuali soal uji coba MBG di beberapa daerah, itu pun baca di media,” ujarnya.
Seperti diketahui Presiden Prabowo Subianto mengatakan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis untuk membangkitkan ekonomi desa. Kepala Negara menyebut program ini bisa membuat peredaran uang mencapai puluhan triliun rupiah di daerah.
“Program MBG akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, kabupaten, provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah,” kata Prabowo dalam sambutan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku daftar alokasi transfer ke daerah (TKD) tahun anggaran 2025 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 10 Desember 2024.
Menurut Prabowo, program MBG ini dapat membuat peredaran uang di desa mencapai Rp8 miliar per tahun. Jumlah ini naik 800 persen bila dibandingkan penggunaan anggaran dana desa sebesar Rp1 miliar per tahun.
Prabowo mengatakan, kebijakan makan siang gratis ini penting karena pemerintahan memprioritaskan pendidikan dan kesehatan sebagai ujung tombak pemberantasan kemiskinan. Bahkan dia mengatakan, Indonesia merupakan salah satu negara yang menempatkan pendidikan sebagai penerima alokasi APBN terbesar.
Selain pendidikan, Prabowo mengatakan, pemerintah berkomitmen memperbaiki layanan perlindungan sosial, bantuan sosial, dan subsidi. Tujuannya agar layanan sosial itu lebih tepat sasaran.
“Subsidi dan bantuan sosial kita perbaiki agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Kita rumuskan langkah-langkah subsidi bisa dirasakan golongan rakyat paling lemah,” kata Prabowo.
Sebelumnya, Presiden Prabowo mengumumkan turunnya anggaran makan bergizi gratis semula Rp 15.000 menjadi Rp10.000 per anak dan ibu hamil. Kepala Negara meyakini bahwa alokasi tersebut cukup untuk kebutuhan-kebutuhan di daerah.
Prabowo menyampaikan hal tersebut setelah mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi usai rapat terbatas di kantor presiden, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 29 November 2024.
Jenderal TNI Purnawirawan ini mengatakan bahwa makan bergizi gratis merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan bagi rakyat. “Kita ingin Rp 15.000. Tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000, kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi,” kata Prabowo.
Program yang digagas Prabowo ini diproyeksikan membutuhkan anggaran sekitar Rp 800 miliar setiap harinya. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa program ini akan menjangkau 82,9 juta penerima di seluruh Indonesia dan dapat mencapai total pengeluaran sebesar Rp 400 triliun pertahun jika diterapkan secara penuh.
“Kalau program ini sudah jalan, maka Badan Gizi Nasional akan belanja Rp 1,2 triliun setiap hari untuk investasi SDM (sumber daya manusia) masa depan. Sekitar 75 persen dari Rp 1,2 triliun itu untuk intervensi Makan Bergizi Gratis, kurang lebih Rp 800 miliar setiap hari,” kata Dadan usai acara BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara. (gas)
