Aneh, Pusat Tambah Kuota Pupuk Subsidi, Tapi di Daerah Masih ‘Dihantui’ Pengurangan Jatah 50%

Ir Nolo Garjito
Ir Nolo Garjito

 

PAMEKASAN| Pro-Desa.com – Pemerintah Pusat akan menambah kuota volume pupuk subsidi untuk tahun 2024 ini dari sebelumnya 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Namun anehnya, kabar gembira itu belum sampai ke daerah sebab sejumlah kabupaten di Jawa Timur (Jatim) masih dihantui masalah pengurangan jatah pupuk subsidi dengan jumlah cukup besar seperti dialami Kabupaten Pamekasan.

Bacaan Lainnya

Alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Pamekasan pada musim tanam tahun 2024 ini akan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pengurangannya pun tidak tanggung-tanggung mencapai 50 % dibandingkan dengan jatah pendistribusian tahun 2023 lalu.

Tidak diketahui secara pasti alasan Pemerintah Pusat melakukan pengurangtan jatah pupuk bersubsidi tersebut. Pemerintah Pusat hanya memberikan alasan refocusing sehingga jatah pupuk bersubsidi dilakukan pengurangan dengan jumlah yang sangat besar.

Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan, Ir Nolo Garjito, didampingi Kepala Bidang Pendistribusian Ali Sahbana S.STP M.HP, Rabu (28/2/2024) siang, mengatakan, pada tahun 2024 ini Pamekasan mengajukan pupuk bersubsidi jenis urea sebanyak 26.987 ton, dan pupuk NPK sebanyak 36.683 ton. Jumlah itu disesuaikan dengan Rencana Dasar Kebutuhan Kelompok (RDKK) petani.

“Di 2024 terkait dengan pupuk bersubsidi dari awal, pertama kita mengajukan sesuai RDKK untuk tahun 2024 jenis Urea 26.987 ton, NPK 36.683 ton. Cuma karena memang alokasi pupuk bersubsidi itu sekarang ada pengurangan atau refocusing dari pusat, terjadi pengurangan cukup lumayan 50 % dari pendistribusian 2023,” ungkap Nolo.
Dalam usulan yang telah disesuaikan dengan RDKK, kata Nolo, Pamekasan mengajukan untuk jenis urea 26.987 ton dan NPK 36.683 ton, sedangkan yang disahkan untuk diterima Pamekasan untuk jenis urea sebanyak 14.289 ton dan NPK 10.812 ton. Ada pengurangan 50 % dari tahun sebelumnya.

Meski ada pengurangan yang sangat banyak, lanjut Nolo, Pemerintah Pusat mengabarkan bahwa akan ada alokasi tambahan sebagai susulan. Informasi ini diketahui setelah ada pemberitahuan dari Pemerintah Pusat. ”Ada info akan ada alokasi tambahan susulan. Cuma pemberitahuan secara teknis dari provinsi masih belum turun,” ungkapnya.

Pada tahun 2023 lalu alokasi pupuk Urea Pamekasan sebanyak 24.777 ton dan pupuk NPK 18.222 ton. Pupuk bersubsidi itu hanya diberlakukan untuk kepentingan pemupukan komoditas tanaman pangan yang jumlahnya sekitar 9 komoditas. Tanaman itu di antaranya padi, jagung, bawang dan lainnya. Sedangkan tembakau tidak menggunakan pupuk bersubsidi karena tidak termasuk komoditas pangan.

Andi mengaku bahwa soal pupuk bersubsidi itu tiap tahun selalu ada masalah. Itu terjadi secara alami karena pupuk tersebut jumlahnya dibatasi, tidak untuk seluruh komoditas pertanian, dan hanya disediakan untuk pemupukan komoditas tanaman pangan saja.

Ketika ada pengurangan sampai 50%, apa yang perlu dilakukan untuk menghindari adanya gejolak di kalangan petani? Andi mengatakan kini penyuluh sudah melakukan sosialisasi melalui kelompok tani, bahwa tahun ini jatah pupuk bersubsidi dikurangi. Selain itu juga dilakukan sosialisasi cara baru pengambilan pupuk ke kios, seperti melalui aplikasi IPUBERS.

“Selain itu setiap kami melakukan alokasi sebaran perbulan sesuai dengan kebutuhan perwilayah, misalnya sekarang masuk musim tanam ke-1, jadi sebarannya sesuai dengan kebutuhan yang ada di bawah, nanti ketika musim tembakau, karena pupuk subsidi tidak digunakan untuk tembakau, sebaran perbulannya dikurangi,” pungkasnya.

Hal sama dialami petani di Kabupaten Situbondo. Pemerintah Kabupaten setempat mengusulkan 33.221 ton pupuk urea subsidi melalui elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok atau e-RDKK, namun hanya terealisasi 17.552 ton atau 53 persen dari jumlah alokasi pupuk subsidi yang diusulkan.

“Se-Jawa Timur dan bahkan nasional memang ada pengurangan alokasi pupuk subsidi dari pemerintah pusat karena keterbatasan anggaran,” ujar Kepala Bidang Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo Muhammad Zaini di Situbondo.

Dengan adanya pengurangan alokasi pupuk bersubsidi tahun ini, kata Zaini, Dinas Pertanian setempat melakukan upaya berkirim surat ke Kementerian Pertanian bahwa Situbondo mendukung program Kementan IP 400 dan program menanam padi BK yang berkorelasi dengan program IP 400.

“Harapan kami usulan sesuai dengan e-RDKK 2024 bisa terealisasi oleh Kementerian Pertanian. Selain itu kami juga mengajak para petani untuk menggunakan pupuk organik, agar tidak terus bergantung menggunakan pupuk kimia seperti urea dan NPK.

Saat masih menjabat Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa sudah merespon keluhan petani terkait berkurangnya jatah pupuk subsidi ini. Khofifah mengaku telah mengkomunikasikan hal tersebut ke Kementerian Pertanian agar alokasi pupuk subsidi di Jawa Timur ditambah.

“Kami sudah mengkomunikasikan ke Kementan, dan sejak September kemarin sudah mulai ada penambahan, diupayakan dua kali (lipat) penambahan pupuk,” ujarnya usai menghadiri Harlan ke-78 Muslimat NU di City Forest Kelurahan Antirogo Sumbersari Jember beberapa waktu lalu.

Tujuannya, kata Khofifah, untuk menjaga hasil panen pertanian, karena Jawa Timur merupakan lumbung pangan nasional. Dia mengakui masalah pupuk subsidi menjadi persoalan nasional hingga dulu. Jumlah permintaan lebih besar dibandingkan produksinya. “Antara supply dan permintaan pemenuhan kebutuhan belum seimbang. Tetapi kami sudah memperoleh tambahan,” katanya.

Namun, kata dia, petani tidak bisa harus bergantung terus terhadap pupuk subsidi. Sehingga harus mulai menggunakan pupuk organik. “Opsi paling strategis adalah menggunakan pupuk organik. Situbondo sudah mulai, Jember sebagian juga sudah mulai. Paling besar ada di Ngawi dan Tuban,” ucap Khofifah.

Pemerintah Pusat pun meresponnya. Menteri Pertanian Amran Sulaiman, mengungkapkan, Pemerintah Pusat akan menambah kuota volume pupuk subsidi untuk tahun ini dari sebelumnya 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Penambahan volume kuota pupuk itu sudah diputuskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas (ratas) di Istana. “Alhamdulillah ada kabar baik untuk petani seluruh Indonesia, diputuskan dalam rapat atas arahan dan keputusan Bapak Presiden, pupuk jumlah kuantum dari anggaran 2024 sebesar 4,7 juta ton dinaikkan menjadi 9,55 juta ton,” ujar Amran di Jakarta, Senin (26/2/2024).

Menurut dia, dengan bertambahnya jumlah volume pupuk subsidi tersebut, diharapkan bisa meningkatkan keinginan petani untuk lebih menggenjot produksinya. Di sisi lain pihaknya juga akan mengakselerasi pertanaman sawah dengan cara pompanisasi.

Pompanisasi adalah sistem irigasi yang memanfaatkan air dalam tanah atau dari sungai untuk mengairi lahan pertanian. “Ini karena dampak El Nino masih ada, kita lakukan akselerasi tanam dengan pompanisasi di Pulau Jawa, memompa air sungai yang ada seperti sungai Bengawan Solo, Cimanuk, dan lainnya. Kita pompa ke sawah-sawah tadah hujan. Itu strategi memitigasi risiko El Nino,” pungkasnya.

Penambahan jumlah kuota pupuk subsidi di tahun ini sudah ditambahkan 2 kali. Pertama dari sebelumnya 4,7 juta ton menjadi 7,5 ton. Kedua, diputuskan lagi menjadi 9,55 juta ton. (mas)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *